Jumlah pinjaman online atau originasi pinjaman mengalami penurunan sejak akhir tahun 2021. Beberapa di antaranya kini dilaporkan sedang diselidiki atas dugaan penghindaran pajak dan beberapa telah ditutup.
Jumlah startup financial technology financing atau lending financial technology mencapai 149 pada Januari 2021. Kini jumlahnya tinggal 102.
Pinjaman online atau pinjaman UangTeman kehilangan izinnya dari Dewan Jasa Keuangan alias OJK pada awal tahun 2022. Gugatan terkait izin tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Startup UangTeman kini dikabarkan menghadapi tuduhan penggelapan pajak. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh Tech In Asia.
Katadata.co.id mengkonfirmasi kabar ini kepada Direktorat Jenderal atau Direktorat Jenderal Pajak dan konsultan UangTeman FTI Consulting, namun tidak ada tanggapan.
UangTeman pernah menyewa konsultan asal Hong Kong, FTI Consulting, untuk menyelesaikan beberapa masalah, termasuk upah karyawan. FTI Consulting adalah penasihat bisnis yang berfokus pada restrukturisasi perusahaan, konsultasi transaksi, intelijen bisnis, dan investigasi hingga manajemen reputasi.
Seorang mantan karyawan startup UangTeman mengatakan bahwa perusahaan belum membayar pajak karyawan sejak tahun 2020. Karyawan memang menerima bukti potong pajak, namun Dirjen Pajak mengatakan belum dibayar.
“Tagihan BPJS Ketenagakerjaan dan upah pekerja juga belum dibayarkan,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Senin (15/5).
Dia mengatakan ada sekitar 90 mantan pekerja yang menjadi korban. Selain itu, ada lebih dari 40 karyawan di startup UangTeman yang tidak di-PHK namun tidak menerima gaji.
Ada juga pencetus pinjaman online atau pinjol yang mengembalikan izin ke OJK. Yang terbaru adalah Danafix.
“Dengan sangat menyesal kami mengumumkan keputusan untuk menghentikan kegiatan usaha kami sebagai Penyedia LPBBTI atau Layanan Reksa Dana Berbasis Teknologi Informasi,” kata Danafix dalam situs resminya.
Danafix sedang dalam proses pengembalian izin usaha ke OJK dengan baik dan benar, tertanggal 31 Maret 2023.
Selain itu, 23 perusahaan rintisan pinjaman online atau pinjol kini diawasi ketat OJK karena masalah pinjaman. Hal ini tercermin dari default rate on return atau keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari (TWP90) melebihi 5%.
Jumlah pinjaman online atau inisiasi pinjaman yang dipantau OJK karena TWP90 melebihi 5% meningkat dari 19 Februari menjadi 23 Maret. Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Lembaga Penjaminan, dan Dana Pensiun, mengatakan puluhan perusahaan fintech loan ini diawasi secara ketat.
Perusahaan fintech lending juga terancam dicabut izinnya. Namun, ada beberapa langkah yang dilakukan OJK dalam memantau secara ketat 23 perusahaan startup pinjaman online sebelum mencabut izinnya, yaitu:
Melakukan pengecekan setiap dua minggu Menelepon dan meminta penjelasan terkait penyebab dan solusinya, apakah ada asuransi untuk pemberi pinjaman dan apakah bisa diklaim atau tidak Meminta fintech loan untuk membuat action plan atau action plan terkait solusi pengurangan TWP 90 Jika action Plan tidak berhasil, OJK akan mengkaji sebab Jika action plan tidak terlaksana karena ketidakmampuan pinjaman online atau inisiasi pinjaman, OJK akan memberikan teguran tertulis untuk meninjau action plan. Jika tidak memungkinkan, OJK akan memberlakukan pembatasan dengan menghentikan sementara kegiatan penyaluran dan meminta pemberi pinjaman untuk memperbaiki kredit bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). , maka izin kegiatan usaha fintech loan akan dicabut.
“OJK memantau secara ketat implementasi rencana aksi 23 startup,” kata Ogi Prastomiyono dalam jumpa pers dua pekan lalu (5/5).
“Jika situasi memburuk, OJK akan melakukan tindakan pengawasan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” tambah Ogi.
Startup fintech selalu memimpin pendanaan di Indonesia setiap tahunnya. Namun, investor kini mulai fokus pada pembayaran dan investasi fintech.
Rincian pendanaan untuk startup fintech Indonesia adalah sebagai berikut:
Total pendanaan untuk startup fintech Indonesia (AC Ventures dan BCG)