Shopee menanggapi permintaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop UKM untuk menutup toko barang bekas atau pakaian bekas impor. E-commerce asal Singapura itu menyebut sudah memiliki kebijakan tentang produk yang dilarang dan dibatasi.
Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menegaskan kebijakan perseroan sejalan dengan peraturan pemerintah terkait larangan penjualan barang bekas impor termasuk pakaian bekas impor.
“Kami aktif memantau setiap hari dan menjatuhkan produk yang melanggar aturan platform Shopee,” kata Radynal dalam keterangannya kepada Katadata.co.id, Rabu (15/3).
Radynal mengatakan Shopee akan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait hal ini. Selain itu, kami berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku.
“Sejalan dengan komitmen Shopee Ada terhadap UKM, kami juga berkomitmen membantu pengusaha lokal dan produk lokal tumbuh di platform tersebut,” ujarnya.
Salah satu caranya adalah dengan membuat saluran Lokal Pilih Shopee dan berbagai kampanye.
Sebelumnya, UKM Menkop Teten Masduki mengatakan, pihaknya akan menegur e-commerce yang menindak lanjuti penjual barang bekas impor.
“Nanti di e-commerce pasti akan kita tegur dan tindak lanjuti penjualan barang bekas impor ilegal, tapi untuk media sosial cukup sulit dihentikan,” kata Teten dalam diskusi dengan wartawan di Kementerian Perdagangan DKI Jakarta. kantor, Senin (13/). 3).
Teten mengatakan, penjualan baju bekas impor dilakukan secara terbuka di e-commerce. Produk yang dijual antara lain baju, tas, sepatu dan lain sebagainya.
Fenomena ini berdampak pada berkurangnya permintaan industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki dalam negeri.
Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Hanung Harimba Rachman mengatakan barang bekas impor tersebut ilegal karena masuk ke Indonesia melalui jalur tikus.
Karena itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan terus mengawasi barang-barang yang akan masuk ke Tanah Air.
“Jadi mungkin nanti pihak bea cukai bisa mengintensifkan, dan juga melacak penjual yang ada di Indonesia. Bisa mengetahui negara asal barang yang diimpor. Sebenarnya mudah dilacak,” ujarnya.
Hanung mengatakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan terus mengimbau smart e-commerce untuk mematuhi peraturan yang melarang penjualan barang bekas impor ilegal. Pemerintah juga akan menutup toko online yang masih membandel menjual barang bekas.
“Kami akan menghimbau kepada teman-teman di e-commerce, hal-hal seperti itu bisa ditutup, karena mereka memiliki komitmen untuk mematuhi kebijakan pemerintah. Mereka harus memiliki komitmen itu,” kata Hanung.
Berdasarkan data ekspor-impor BPS, nilai impor pakaian bekas melonjak 607,6% secara tahunan (year on year/yoy) pada Januari – September 2022. Nilai impor pakaian bekas yang besar ini bahkan melampaui nilai impor pakaian dan aksesoris. .