liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 BARON69 RONIN86 DINASTI168
Logo

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Menkop UKM Teten Masduki mengatakan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia hingga Lazada tidak bisa membedakan UMKM dengan produk impor di platform masing-masing.

“Sekarang e-commerce mengklaim produk yang dijual bukan dari luar negeri. Siapa bilang begitu?” kata Teten di Kantor UKM Kemendikbud, di Jakarta, Rabu (12/7).

“Ketika saya ingin membuat kebijakan subsidi untuk UKM di platform daring di masa pandemi Covid-19, semua pelaku usaha tidak bisa memisahkan produk UMKM dan impor. Mereka hanya bisa memastikan bahwa yang menjual adalah UKM dan tidak bisa memverifikasi produknya. Jadi jangan bohongi saya,” tambah Teten.

Ia pun mendesak Kemendag atau Kementerian Perdagangan meninjau kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 yang saat ini hanya mengatur perdagangan di e-commerce, bukan perdagangan sosial.

Diakuinya, revisi aturan tersebut sudah dibahas sejak tahun lalu, namun hingga saat ini belum dirilis.

“Itu bukan hanya untuk TikTok, untuk semua e-commerce lintas batas alias cross-border trade. Jadi jangan berpikir saya anti-TikTok, kan? Saya hanya ingin memproteksi produk UKM agar setara dengan produk luar negeri, jangan dikasih kemudahan,” kata Teten.

Produk impor dalam e-commerce menjadi viral di Indonesia pada awal tahun 2021. Saat itu, tagar #ShopeeBunuhUMKM, #SellerAsingBunuhUMKM, dan Pak Hu menjadi perbincangan hangat di Twitter setelah beberapa netizen mengunggah foto produk yang mereka beli di e-commerce. Pada paket tersebut tertulis nama pengirim Mr. Hu, yang beralamat di Shangxue Industrial Park, Guangdong, China.

Perwakilan Shopee Indonesia mengonfirmasi bahwa 98,1% dari empat juta penjual aktif di platform ini adalah UKM. Hanya 0,1% yang merupakan pedagang lintas batas.

Produk dari seller lokal masih mendominasi Shopee sebesar 97%. Perinciannya, penjualan produk UMKM dalam ekosistem adalah 71,4%, lintas negara 3%, dan sisanya grosir lokal.

Kini, Teten mengkhawatirkan Project S TikTok Shop, karena bisa menekan UKM. Proyek S TikTok Shop pertama kali dilaporkan oleh Financial Times pada akhir bulan lalu.

Pengguna di Inggris mulai melihat fitur belanja baru di aplikasi TikTok yang disebut ‘Trendy Beat’.

Menteri Teten mengatakan pemerintah melihat fenomena proyek Toko S TikTok di Inggris akan merugikan pelaku UMKM jika masuk ke Indonesia. Proyek S TikTok Shop ditengarai sebagai cara perusahaan mengumpulkan data produk yang laris manis di suatu negara, untuk kemudian dirilis di China.

“Di Inggris, 67% algoritme TikTok dapat mengubah kebiasaan pengguna di sana dari tidak ingin berbelanja menjadi berbelanja. Ini bisa langsung produk yang mereka bawa dari China dan bisa sangat murah,” kata Teten di Kantor UKM Kemendikbud, di Jakarta, Rabu (12/7).

Teten menilai TikTok Store menyatukan media sosial, perdagangan lintas batas, dan ritel online. Dari 21 juta UKM yang terhubung dengan ekosistem digital, mayoritas yang dijual secara online adalah produk asal China.

Ia khawatir jika hal ini tidak segera disikapi dengan kebijakan yang tepat, pasar e-commerce Tanah Air akan didominasi oleh produk China.

Teten menegaskan dirinya bukan anti China atau produk asing. Namun sebagai upaya perlindungan UKM, produk dari luar negeri perlu mengikuti mekanisme impor produk antara lain melengkapi izin edar dari BPOM, memenuhi SNI hingga sertifikasi halal.

“Kalau ritel online masih diperbolehkan menjual produk impor langsung ke konsumen, tentu UKM tidak akan mampu bersaing. Sebab, saat menjual UKM dalam negeri harus memiliki izin edar dari BPOM, sertifikasi halal, dan SNI. Mereka langsung enak,” katanya.