Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap tren baru masyarakat yang terlilit utang atau pinjaman online karena tidak mau membayar.
“Sekarang ada pihak yang sengaja menggunakan pinjaman ilegal untuk mendapatkan pembiayaan dan tidak mau membayarnya,” kata Kepala Eksekutif OJK Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Dewan Komisioner OJK Juni 2023 (RDK) Keputusan Rapat, Selasa (4/7).
Dikatakannya, sejak awal masyarakat sudah mengetahui bahwa layanan pinjaman online yang digunakan peminjam adalah ilegal. “Sejak awal niatnya kosong. Itu yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan penilaian OJK, ada beberapa alasan masyarakat sulit melunasi utang pinjaman ilegal, yaitu:
Digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti membeli gadget baru, rekreasi, fashion dan tiket konser. Ini digunakan untuk UKM, tetapi hal-hal terjadi di luar perhitungan bisnis. Ini digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti perawatan medis. Akibatnya, peminjam tidak memikirkan cara membayarnya. Ada pihak yang dengan sengaja menipu masyarakat untuk mengajukan pinjaman ilegal namun dananya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
OJK menerima 144.151 permintaan layanan selama Januari – Juni, terdiri dari:
10.071 pengaduan 36 pengaduan indikasi pelanggaran 933 sengketa termasuk dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan
Dari segi sektor, yaitu:
4.663 sektor perbankan 2.402 pembiayaan financial technology atau fintech loan atau dikenal dengan pinjaman online alias pinjol 1.957 perusahaan pembiayaan 869 asuransi Sisanya jasa sektor pasar modal
“OJK bersama seluruh anggota Satgas Intelijen Investasi dari 12 Kementerian/Lembaga meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan pinjaman ilegal,” katanya. Sehingga jumlah pengaduan bulanan terkait investasi dan pinjaman online ilegal terpantau menurun dari 1.222 pada Januari menjadi 275 bulan lalu.
“OJK menggalakkan program literasi dan inklusi keuangan secara besar-besaran, tatap muka dan online melalui Learning Management System dan media sosial,” tambah Frederica.
Otoritas melakukan 1.010 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 284.680 peserta secara nasional bulan lalu.