Potensi pasar keuangan yang terbuka di Indonesia diperkirakan mencapai US$ 2 miliar atau sekitar Rp 31 triliun. Namun, bisnis ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk masalah regulasi.
Angka ini memperhitungkan total pendapatan tahunan dari empat kasus penggunaan umum Open Finance, yaitu agregasi akun, verifikasi, peringkat kredit alias credit scoring, dan pembayaran otomatis.
Gundy Cahyadi, Expert Panel Katadata Insight Center, mengatakan implementasi open financing di Indonesia umumnya masih berupa user recognition atau e-KYC, credit scoring, dan pembayaran.
Dalam praktik global, “penggunaan personalisasi atau rekomendasi merupakan salah satu yang berdampak besar, namun belum ditawarkan di Indonesia,” kata Gundi dalam peluncuran laporan riset bertajuk ‘Open Finance Deep Dive Report 2022’, Rabu ( 16). /11).
Open Finance adalah tahap lanjutan dari Open Banking. Semua lembaga keuangan yang terlibat dalam ekosistem keuangan terbuka dapat membuka dan berbagi data melalui Application Programming Interfaces (APIs) untuk mengembangkan layanan baru.
Pertukaran data keuangan pengguna pada kedua konsep ini memerlukan persetujuan pengguna sebagai pemilik data.
Tujuan utama open finance adalah untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan yang lebih luas. Selain itu, memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan berbasis data.
KIC menyebutkan ada beberapa potensi keuangan terbuka yang dapat dimaksimalkan perseroan, yaitu:
Pertukaran data antar LJK belum banyak dilakukan Konsumen kesulitan mendapatkan data yang dapat digunakan untuk verifikasi LJK kesulitan dalam melakukan verifikasi dan penghitungan kemampuan keuangan calon nasabah (credit scoring)
Selain itu, Gundy menilai open financing berpotensi meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mendorong kemampuan pertukaran data yang didorong oleh pengguna akhir untuk mengakses layanan keuangan yang lebih luas.
Dia mencontohkan open funding untuk pinjaman online (pinjol), kiriman uang, investasi, asuransi, dan embedded financial offers.
“Open finance dapat menghindari risiko fraud atau penipuan dan mengefisienkan biaya operasional, karena pertukaran data dilakukan langsung antar institusi,” ujarnya.
Dia mengatakan perusahaan teknologi keuangan (fintech) mendominasi penggunaan data keuangan terbuka. Sementara itu, perbankan masih melihat bisnis ini sebagai potensi kolaborasi dengan fintech dan menciptakan aliran pendapatan baru.
Rizal Edwin Manansang, Asisten Deputi Deputi Ekonomi Digital Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, menambahkan open financing merupakan jembatan bagi perbankan dan fintech dalam percepatan inovasi dan inklusi keuangan.
Untuk bisnis, keuangan terbuka dapat mendorong pertumbuhan bisnis, kemakmuran, dan keterlibatan pelanggan, serta meningkatkan efektivitas.
Kendala Implementasi Open Funding di Indonesia
Meski potensi pasarnya bisa mencapai US$ 2 miliar, pembiayaan terbuka menghadapi beberapa kendala. Berikut detailnya:
Hambatan Regulasi
Tingkat dorongan dari regulator untuk mengembangkan pembiayaan terbuka masih belum kuat Aturan kelembagaan platform pembiayaan terbuka masih terbagi berdasarkan penggunaan yaitu Bank Indonesia (BI) mengawasi sektor pembayaran dan Dewan Jasa Keuangan (OJK) terkait verifikasi dan kredit. mencetak gol. Diperlukan peraturan yang mencakup model bisnis keuangan terbuka. POJK Nomor 13 Tahun 2018 merupakan pengaturan umum tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD). Namun, tidak secara spesifik mengatur credit scoring alternatif dan e-KYC. Harmonisasi hukum diperlukan untuk peraturan turunan dari UU Perlindungan Data Pribadi dengan peraturan khusus di bidang keuangan.
Hambatan Bisnis
Pemahaman pembiayaan terbuka antar pelaku industri masih beragam Pelaku industri tidak nyaman berbagi data, karena pengawasan yang kurang jelas atau selera risiko yang berbeda. Ketimpangan akses lembaga keuangan sebagai database credit history di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK terkait persyaratan biaya investasi untuk mendukung Open API perusahaan, meskipun sebenarnya bisa bekerja dengan open financial platform.
Hambatan Teknis
Banking and fintech outlook 2019: ada elemen penting dalam standar API yang belum digunakan oleh penggunaan platform, seperti persetujuan pengguna, tata kelola data, manajemen risiko, dan perlindungan pengguna. Mendapatkan persetujuan dari pengguna adalah wajib dalam memperoleh atau membagikan berbagai jenis informasi pribadi. Salah satunya adalah data keuangan pengguna. Namun, masalah persetujuan tidak memiliki standar. Standarisasi keamanan pertukaran data keuangan Infrastruktur digital yang tidak merata
Hambatan Sosial Budaya
Indeks literasi keuangan negara masih tergolong rendah, meski terus meningkat sejak 2013. Kemampuan konsumen terkait keamanan digital masih rendah. Kesiapan sistem IT perusahaan, khususnya bagi pelaku jasa keuangan di daerah