Satgas Penertiban Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Bidang Keuangan, yang sebelumnya bernama Satgas Waspada Investasi, memblokir 429 platform peminjaman uang ilegal. Namun, ada saja orang yang sengaja meminjam pinjaman online ilegal agar terbebas dari kewajiban membayar.
Platform pinjaman ilegal yang diblokir terdiri dari 352 platform dan 77 konten terkait transaksi pinjaman ilegal di Facebook dan Instagram. Ratusan halaman di internet menawarkan pinjaman online ilegal dari April hingga Juni.
“Satgas sedang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk melaksanakan pembatasan tersebut,” kata Satgas dalam keterangan resmi akhir pekan lalu (8/7). Ini untuk mengurangi kemungkinan penipu menipu publik.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan ada pihak yang sengaja berutang secara tidak sah karena tidak mau membayar.
“Sekarang ada pihak yang sengaja menggunakan pinjaman ilegal untuk memperoleh pembiayaan dan tidak mau mengembalikannya,” kata Friderica dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK Juni, pekan lalu (4/7).
Dikatakannya, sejak awal masyarakat sudah mengetahui bahwa layanan pinjaman online yang digunakan peminjam adalah ilegal. “Sejak awal niatnya kosong. Itu yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.
Berikut adalah bahaya pinjaman ilegal:
Tidak ada regulator khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan pinjaman ilegal. Mengenakan biaya dan denda yang selangit dan tidak transparan. Tidak mau mematuhi peraturan OJK atau POJK dan berpotensi tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Tidak ada standar pengalaman yang harus dipatuhi oleh peminjam ilegal. Penagihan sering terjadi dengan cara yang kasar, mengancam, tidak manusiawi dan melanggar hukum. Tidak memiliki asosiasi atau tidak dapat menjadi anggota AFPI. Lokasi kantor tidak jelas atau tutup. Beberapa pelaku beroperasi dari luar negeri untuk menghindari penegakan hukum Mengadakan kegiatan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang. Situs dan aplikasi diblokir oleh Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari 13 lembaga/instansi, antara lain OJK, Polri, Kemenkominfo, Kejaksaan Agung, dan Bank Indonesia cenderung sangat sederhana, tanpa meminta pinjaman, tidak merespon keluhan pengguna dengan baik, pengelola tidak memerlukan pelatihan atau sertifikasi apapun. Data kemudian dapat disalahgunakan selama penagihan. Jika foto diakses, mereka dapat melihat dan menyalin semua foto di ponsel pengguna. Pemberi pinjaman atau pemberi pinjaman memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama risiko kehilangan atau penyalahgunaan dana, pembayaran kembali pinjaman yang tidak tepat dan/atau potensi praktik shadow banking dan skema ponzi. Penyedia pinjaman ilegal tidak mematuhi aturan untuk menempatkan pusat data, alias pusat data pengguna tidak memiliki bencana, dan tidak memiliki pusat pemulihan di Indonesia.