Presiden Joko Widodo atau Jokowi menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika alias Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk mengkaji pesatnya perubahan e-commerce. Hal itu disampaikan saat DPR dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop UKM menyoroti Proyek S TikTok.
“Saya akan menyampaikan instruksi apapun untuk tugas menteri baru. Tanya Pak Menteri kalau ada detailnya,” kata Presiden Jokowi usai melantik sejumlah menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7).
“Semuanya bisa dilanjutkan dan dipercepat. Ada wakil menteri dan satgas atau gugus tugas. Detail persoalan internal tidak mudah. E-commerce cepat berubah,” imbuh Presiden Jokowi.
Di Indonesia, e-commerce terus mengembangkan layanan. Baru-baru ini, startup seperti Shopee, Tokopedia, Lazada hingga TikTok Store besar meningkatkan penjualan melalui siaran langsung atau live streaming.
DPR dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki juga menyoroti Project S TikTok. Financial Times pertama kali melaporkan di Project S TikTok Shop akhir bulan lalu.
Financial Times melaporkan bahwa pengguna di Inggris mulai melihat fitur belanja baru di aplikasi TikTok yang disebut ‘Trendy Beat’. Di Inggris, produk populer dijual di ‘Trendy Beat’ Tik tok yaitu pembersih telinga dan sisir rambut hewan peliharaan daripada pakaian.
Produk yang ditampilkan di fitur ‘Trendy Beat’ TikTok dikatakan dikirim langsung dari China. Meski penjualnya terdaftar di Singapura, namun tercatat dimiliki oleh induk perusahaan, ByteDance.
DPR dan Menteri Teten khawatir Project S TikTok bisa mengancam UMKM.
Wartawan juga membenarkan pandangan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie yang baru dilantik terkait Project S TikTok. Namun dia menolak berkomentar.
Budi Arie mengatakan bisnis e-commerce diatur di beberapa kementerian antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perdagangan alias Kementerian Perdagangan. “Kebijakan impor ada di Kementerian Perdagangan,” ujarnya di kantornya, Jakarta, Senin (17/7).
Ia mengatakan, Kominfo berencana membentuk satgas untuk mempercepat tugas yang diberikan Presiden Jokowi di antaranya pembangunan menara internet alias base transceiver station (BTS).
“Mungkin nanti Satgas akan bersama-sama merumuskan antarkementerian (terkait impor e-commerce), karena terus terang kemajuan ini membutuhkan cara berpikir baru untuk mengatasinya,” ujar Budi.
Di satu sisi, TikTok Indonesia menyebut perusahaan tidak menyediakan Project S di Indonesia. Juga, tidak ada bisnis lintas batas.
Perusahaan China tersebut juga menyatakan komitmennya untuk memberdayakan penjual dan UKM lokal di Indonesia. Salah satunya melalui inisiatif Jalin Nusantara TikTok.
Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia atau idEA Bima Laga juga sebelumnya mengatakan Project S tidak dimaksudkan untuk diterapkan di Indonesia. “TikTok juga tidak memiliki bisnis lintas batas,” katanya kepada Katadata.co.id, Kamis (13/7) lalu.